Kelembagaan Sisi Finansial di Desa

Assalamu’alaikum Sobatku semua,

Apa kabarmu hari ini? Semoga makin baik dong ya

4 Desember 2018, Harika bakal ulas sedikit banyak tentang pembangunan perdesaan sama kondisi kelembagaan sektor finansial yang berjalan nihh, yuukk belajar bareng-bareng lagi!

Latar Belakang

Desa merupakan suatu kawasan penting dalam kebanyakan negara dunia ketiga atau negara berkembang. Kok bisa? Simple aja, sebab di negara berkembang, kawasan yang mendominasi jumlahnya yaa ada di desa. Selain itu, dari desa pula, sumber-sumber pokok produksi ekonomi itu dihasilkan, baik SDA maupun SDM.

Lantas, bagaimana kondisi perekonomian di desa itu sendiri?

Nahh, Indonesia yang memiliki kondisi alam bervariatif juga melahirkan kegiatan ekonomi yang bervariatif pula. Ada desa nelayan yang berada di pesisir pantai, ada desa tani yang berada di dataran rendah, adapula desa wisata yang di dalamnya terdapat objek wisata, dan masih banyak lagi. Dari sini setidaknya kita bisa menyaamakan perspektif, bahwa umumnya sektor yang diandalkan penduduk desa adalah pertanian. Ingaaat, sektor pertanian itu kompleks ya. Sobat bisa baca literature tentang sektor pertanian. Good Job!

Meskipun didorong dengan melimpahnya potensi alam di Indonesia (spesial), lagi-lagi pembanguna ekonomi sulit digerakkan secara komprehensif dan maksimal. Kok gitu sih Har?

Banyak faktor yang jadi latar belakangnya sih, tapi dari segi kelembagaannya sendiri, menurut Bapak Scott (dalam yustika, 2013), permasalahan pada penduduk desa adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan kebersamaan daripada persaingan, akibatnya pendekatan ekonomi sukar bekerja dilakukan diantara prinsip moral masyarakat yang kuat. Alih-alih bisa diterima, terkadang malah terjadi resistensi. Disamping itu, keragaman budaya dan nilai penduduk desa juga menghambat eksekusi regulasi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pembangunannya gimana dong? Jelas terhambat dong, khususnya ekonomi ya.

Persoalan Finansial Desa dan Solusi

Lagi-lagi finansial menjadi persoalan rumit, tak hanya bagi mahasiswa biasa seperti Harika saja tapi bagi desa juga. Oke cukup curcolnya!

Kemampuan pengembangan modal usaha penduduk desa yang terbatas jika hanya mengandalakan dari pertanian. Membuat insentif pendapatan tidak terdistribusi sebagaimana mestinya, Bapak Yustika (2013) mengatakan bahwa keuntungan ekonomi pertanian lebih banyak jatuh pada pemilik modal atau pedagang yang relatif tinggi.

Optimalisasi produksi sektor pertanian pun bisa terancam jika input (modal) tersendat keadaaanya. Masyarakat tani, begitu Harika sederhana menggambarkan secara umum profesi mereka, memerlukan dukungan dari pemerintah agar ketimpangan kepemilikan modal bisa diminimalisir.

Caranya?

1. Aksesibilitas terhadap modal dipermudah.

2. Penyediaan lembaga keuangan yang pro terhadap masyarakat tani.

3. Perbaikan kelembagaan finansial.

Tungu-tunggu...

Poin ke-3 maksudnya gimanya ya?

Okee,

Jadi berdasarkan case study yang diangkat Bapak Yustika (2013) tentang sistem finansial di sektor pertanian: kasus petani tebu menjelaskan bahwa hematnya, terdapat dua lembaga keuangan (formal dan informal) yang masing-masing memiliki kadar khusus bagi masyarakat tani dengan jumlah lahan pertanian mereka yang cenderung berbeda-beda.

Kemudian, singkatnya seperti ini ...

Lembaga keuangan formal (ex: perbankan, koperasi, pabrik tebu)

Kelebihan:

• Bunga yang dipatok cukup kecil (16-20% per tahun).

• Tidak adanya pungutan atau komisi.

• Modal yang biasanya berbentuk barang penunjang produksi (bibit dan pupuk) memudahkan petani teretentu.

Kekurangan:

• Adanya jaminan dan aturan yang mengikat petani.

• Proses pencairan modal yang tidak bisa tepat waktu.

• Transaparansi yang kurang.

• praktik tindakan manipulatif dan sistem birokrasi yang menyulitkan.

• Menghambat proses produksi sehingga petani tidak bisa mencapai target output yang diharapkan.

Lembaga keuangan informal (ex: tengkulak & rentenir)

Kelebihan:

• Modal biasanya berbentuk uang sehingga petani bisa leluasa menggunakannya.

• Cairnya sesuai waktu yang diminta petani.

• Biasanya tanpa jaminan.

• Proses pengajuan yang mudah (tanpa birokrasi).

Kelemahan:

Bunga kredit yang sangat tinggi (40% per tahun).

Kita tahu sendiri bahwa lebaga keuangan disini bertugas membantu masyarakat tani dalam permodalan mereka. Namun kedilemaan terus berputar pada porosnya. Oleh karenanya, perbaikan kelembagaan sektor finansial perlu direparasi lagi. Tak cukup dengan mengandalkan pemerintah dong, semua stakeholder perlu pula bergerak membantu.